Merdeka.com – Di akhir masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghilangkan anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017. Tim gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies-Sandi menilai, hilangnya dana ini memperlihatkan kurangnya koordinasi Djarot dengan bawahannya. Dan ini menunjukkan lemahnya kontrol mantan Wali Kota Blitar itu atas proses penganggaran.
Djarot menjelaskan asal muasal hilangnya anggaran RPTRA. Dia sudah bertemu dengan perwakilan Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk menanyakan kronologi hilangnya anggaran RPTRA.
Sesungguhnya anggaran RPTRA sudah disediakan, namun ternyata BPAD belum memasukkan komponennya. Menurutnya, Wali Kota seharusnya proaktif memasukkan e-komponen. Mulai dari pengadaan lahan hingga sistemnya.
“Itu belum disusun, belum dimasukkan, artinya sistemnya belum ada. Kemudian Wali Kota rata-rata kesulitan karena jangka waktunya telalu mepet. Terus keputusannya di Badan Anggaran dimatiin (dana RPTRA),” jelas Djarot di Balai Kota, Selasa (29/8).
Djarot senang lantaran gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno peduli dengan RPTRA. Hanya saja, program RPTRA tidak masuk dalam prioritas Anies-Sandi.
“Beliau hanya menyampaikan hanya ada tiga hal, tiga topik yang diperjuangkan oleh Pak Anies dan Pak Sandi melalui tim sinkronisasi. Satu tentang DP 0 persen, disampaikan Pak Syarif. DP 0 persen itu bukan untuk rusunawa diganti jadi rusunami. Kemudian, KJP plus. Dan yg ketiga oke oce. Nah RPTRA enggak ada,” katanya.
Pemprov DKI tidak bisa serta merta menghidupkan kembali anggaran RPTRA. Kalau anggaran ini dihidupkan maka akan mengurangi pos belanja lain. Dampaknya, APBD DKI bisa tidak seimbang.
Disinggung solusi persoalan ini, Djarot menyarankan agar ditanyakan ke wali kota. Sebab, kunci hilangnya anggaran ini ada di Wali Kota yang tidak memasukkan e-komponen bukan pada nomenklatur anggarannya.
“Bodoh banget gitu lho kalau sampai kesalahan nomenklatur, tapi karena mereka tidak siap untuk memasukkan e-komponen, kemudian waktunya tidak mencukupi. Ini yang menjadi dasar kenapa itu dihapus. Nanti kita tanya lagi mampu tidak walikota untuk menyediakan itu, kalau mampu ya jalan.”
Djarot mengapresiasi kepedulian DPRD DKI dan Anies-Sandi yang mendukung kelanjutan RPTRA. Dia berharap pengelolaannya lebih baik ke depannya.
“Termasuk nanti akan dikerjakan oleh Pak Anies Pak Sandi. Oleh itu saya berterimakasih kalau memang didukung betul program RPTRA tetap bisa berjalan di Jakarta,” tutupnya. [noe]